BENGKULU– Pemerintah Provinsi Bengkulu bersiap menghadapi tantangan besar pada perencanaan anggaran 2026.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan turun hingga Rp347,93 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026, di Balai Raya Semarak, Kamis (13/11/2025).
Herwan menegaskan, penurunan dana pusat tidak akan mengubah arah pembangunan Bengkulu.
“Kondisi ini menuntut kita berinovasi. Fokus utama tetap Program Jalan Mulus untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan dan jembatan,” ujarnya.
Ia menilai, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat.
“Kalau jalan sudah mulus, ekonomi bergerak, pendidikan dan kesehatan ikut membaik. Ini bukan sekadar beton dan aspal, tapi fondasi kemajuan daerah,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai kunci utama kemajuan daerah.
Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
Plt Kepala BKAD Bengkulu, M. Rizqi Al Fadli, menyebut penurunan TKD harus menjadi momentum memperkuat efisiensi anggaran.
“Setiap rupiah harus produktif. Fokus kita bukan memangkas belanja, tapiwa menata ulang prioritas agar pembangunan tetap efektif,” katanya.
Pemprov Bengkulu optimistis, bisa menjaga keberlanjutan pembangunan melalui strategi perencanaan yang tajam, prioritas yang jelas, dan pengelolaan fiskal yang efisien di tengah keterbatasan anggaran.
Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
Masyarakat Bengkulu berharap, pemerintah provinsi dapat mengelola anggaran dengan efektif dan efisien, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
